undang undang csr. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa9:CSR juga merupakan konsekuensi dari kenyataan, jika lembaga atau organisasi itu selain berfokus pada ekonomi, juga harus fokus pada institusi sosial. undang undang csr

C. This research finds and concludes that: First, in any aspects, the implementation of SOE roles is still far from. 47 tahun 2012. Kewajiban CSR Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sehingga CSR ini penting untuk menjadi bagian dari kegiatan korporasi. 3. Daftar Isi 1. Selengkapnya. Padahal mengingat UU NO. Sebuah perusahaan harus mendasarkan keputusannya tidak hanya pada. BATAMTODAY. Di sini, kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Penulis. Meskipun CSR diwajibkan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tersebut bagi perusahaan yang ekstraktif, namun juga dilakukan oleh perusahaan fasilitatif seperti perbankan, karena CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan memberikan manfaat bagi perusahaan. Nasional. OpenAccessat:. Tugas 2 CSR Muhamad Riza Al Rasyid(073002000026). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Senior Lawyer N&P Law Firm Bangun Wijayanti menjelaskan, aturan hukum CSR di tingkat nasional berinduk pada UU. IMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Selain itu Undang-Undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluLiputan6. 5 Pelaporan Corporate Social Responsibility. Responsibility diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun. sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (U UPT). 650,00. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan. UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam. Syamsuddin Radjab Universitas Islam Negeri Alauddin Abstract Selain pengaturan CSR ada dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan. 2. Pengertian CSR menurut Suharto (2007:16) Melalui bukunya yang berjudul “pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan”, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk. Gempolkrep telah melaksanakan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan dibentuknya devisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain pengaturan CSR ada dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya mengatur CSR dalam Undang-Undang sektoral. 12B012003 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2012 csr menurut uupt – achmad syauqi hal. Sebagimana yang tercantum dalam bab 5 pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan serta keadaan. 40/2007 mencantumkan kewajiban perusahaan untuk menerapkan CSR, namun peraturan terinci belum ada. Oleh karena itu,. DR. PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan. Katalog Produk. CSR Dalam Industri Pertambangan. CSR Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam surah Al- Ma’idah: 2 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi. Pertama, sebagai sebuah tanggung jawab sosial, Pasal 74 telah mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2007TENTANGPERSEROAN TERBATASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. *Penulis adalah seorang advokat dan staf. Mengapa CSR Penting Bagi Perusahaan? 3. Program CSR adalah dapat dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara melakukan kegiatan operasional di berbagai bidang. Setiap penanam modal berkewajiban: […] b. 83, TLN No. 4 Yusuf wibisono, membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility), fascho publishing, gresik, 2007, h. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24. Penjelasan pasal 15 (b) ; “Setiap penanaman modal berkewajiban. Bidang usaha berbentuk apa pun bisa meminta perlindungan Bab 11 Undang-Undang Kepailitan termasuk perseroan, perusahaan perseorangan, atau perorangan yang memiliki utang tanpa jaminan paling sedikit AS$336. di sisi lain, mereka termasuk negara-Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini menjadi isu yang menarik bahkan semakin meroket dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Undang-Undang No. Airlangga Executive Education Center – Corporate Social Responsibility (CSR) hadir sebagai tuntutan korporat untuk bertanggungjawab terhadap aspek sosial. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta peraturan Pemerintah No. Pengertian CSR – Bagi mereka yang bekerja di perusahaan besar maupun kecil pasti tidak asing lagi dengan istilah CSR atau Corporate Social Responsibility yang menjadi suatu tools suatu perusahaan terhadap masyarakat social disekelilingnya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR). /pusatdata/detail/v2/lt4f98d3a83cfd2/pp-no-47-tahun-2012-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-terbatasBerdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam implementasi CSR oleh Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. undang-undang; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) NO. Guna Bangun Perkasa. Demi memperkuat kewajiban itu, dibentuk pula peraturan menteri ESDM sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang yang. 50). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dengan mengatur hak-hak yang melekat pada karya cipta. UMUM. TELKOM Tbk. Bisnis perusahaan bisa lancar, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat pun bisa mendapat dampak positif. 47/2012 sebenarnya adalah, CSR atau TJSL tidak lagi wajib bagi perseroan di Indonesia dan dalam praktiknya kelak aturan baru ini akan berpotensi menjadi alat pembenar tambahan bagi pengelola dan pemilik korporasi-korporasi yang selama ini enggan menjalankan kewajiban sosial mereka. Perkembangan isu lingkungan global, perlu dibarengi konsep dan aplikasi terhadap fungsi tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR) sangat terkait dan saling berpengaruh, termasuk di Indonesia. beserta lingkup pelaksanaannya. DAsar Hukum CSR 1. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program yang dilakukan dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moda pasal 15 huruf (b) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya. Undang-undang (UU) tentang Panas Bumi . Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang – Undang tersebut, yaitu: Pada pasal 74 di Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007,. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, agama, atau kemanusiaan yang tidak mengejar keuntungan. 47 tahun 2012 ini merupakan tindak lanjut dan penjelas dari undang. Kebijakan CSR LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM TJSL. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) 3. (corporate social responsibility) di Indonesia tidak konsisten dalam konsep, belum mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) secara lengkap, dan tidak mengatur sanksi yang jelas. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perkebunan Nusantara X yang khusus menangani kegiatan CSR. Berdasarkan Undang-Undang PP No. Besaran dana ini sudah ada dalam Peraturan Undang-Undang PT dan PP 47/2012, yang menjelaskan bahwa besaran anggaran dana untuk CSR ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Undang-undang No. Dalam model yang pertama ini, Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri program CSR dengan. Jenis-Jenis CSRmenjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ignatius Supriyadi, S. Istilah Corporate Social Responsibility merupakan wujud. *Penulis adalah seorang advokat dan staf. Bheutik Nhetralizer Sundha. PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. G. 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UU PT. 2023. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal juga mengatur tentang kewajiban untuk melaksanakan CSR bagi semua perusahaan yang menanam modal di Indonesia. Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apa Itu CSR? 2. Tanggung jawab ini berupa kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan. Dampaknya, perusahaan bisa mengalihkan biaya. . 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 217, TLN No. . Beragam tanggapan dilontarkan mulai dari para menteri hingga. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang hingga Peraturan Menteri : Suatu Kumpulan Ringkas Norma Hukum Oleh Syamsuddin Radjab Alumnus Program Pascasarjana MM-CSR Universitas Trisakti, Jakarta Selain pengaturan CSR ada dalam Pasal 74 UUPT beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur CSR dalam Undang-Undang sektoral. Undang-undang No. CRS adalah singkatan dari corporate social responsibility. dan lingkungan perusahaan (CSR), khususnya di bidang lingkungan, telah diatur dalam undang-undang, antara lain sebagai berikut: a. a. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut. Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (charity). 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ` MATA KULIAH : LEGAL REASONING DOSEN : Dr. Hal ini diatur dalam UU 40/2007 Pasal 74 ayat 2. 6856, jdih. Pelaksanaan CSR (C orporate Social Responsibility) di PT Madubaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 PT Madubaru sebagai perusahaan Perseroan. 04/10/2022, 02:30 WIB. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih layak, baik untuk perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat (Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan TerbatasIMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 4. Hidayat mengatakan, gagasan CSR dimasukan ke dalam undang-undang bakal mengalami distorsi serius. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dicabut dan. Menurut para ahli CSR mempunyai 3 pengertian yaitu: Melakukan tindakan sosial, yang termasuk di dalamnya adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup yang diwajibkan dalam peraturan undang-undang. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. Penanaman pohon oleh PT Bumiyasa Indonesia Energi dan PT Mandiri Manajen Investasi di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas,. Setelah mengetahui apa itu CSR, kita akan membahas terkait pendanaan CSR. TSP atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Hendrik Budi Untung,. Berikut ini 5 Undang. Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR, yaitu: Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,. Situs. Sudah menjadi kewajiban bagi sebuah perusahaan baik itu perseroan maupun BUMN untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau juga bisa disebut sebagai TJSL. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK. Sedangkan CSR yang dilakukan PT. tanggung jawab sosial (CSR), maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu law enforcement untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya. Menariknya di Spanyol sudah ada lembaga independen yaitu MERCO (Spanish Monitor of Corporate Reputation) yang memonitor dan menilai implementasi CSR. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan bahwa penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diterapkan oleh PT. Yayasan memiliki peranan penting dalam pembangunan social di Indonesia, terutama. Abstrak Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). A. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (charity). CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang berarti aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Program CSR (Corporate Social Reponsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. ABSTRAK: bahwa Panas Bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan seluruh uraian seperti tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji. CSR#scribd, dipublikasikan tanggal 12 Januari 2012, (diakses tanggal 13 Januari 2015, jam 22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal pada pasal 15 huruf b dinyatakan bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan TJSL. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal; 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. oleh undang-undang. Telkom selaku BUMN. CSR dapat menjaga hubungan baik perusahaan dengan pihak terkait sehingga ketika terjadi konflik atau kerusuhan atau risiko bisnis lainnya, itu bisa ditangani dengan cepat dan mudah. 25, LN. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah. ) (khairunnisa, 2010) ROA, ROE, CAR, NPF, BOPO CSR Laporan keuangan bank mualamat tahun 2000-2009diterapkan program CSR ini namun dalam hal ini sifatnya masih sukarela belum bersifat mandatory, dimana hanya perusahaan yang Go Public yang menerapkannya. Kenyataannya, tidak sedikit pelaksanaan CSR masih terkesan asal-asalan serta belum menyentuh kepentingan masyarakat secara optimal. Biasanya besaran dana CSR adalah sekitar minimal 2%-4% dari jumlah keuntungan perusahaan dalam satu tahun. Undang-Undang No. Selain bertanggung jawab kepada konsumen, pemegang saham atopun karyawan kini banyak perusahaan yang juga melakukan kegiatan sosial kepada lingkungan sekitar. Kompasiana adalah platform blog. KOMPAS. PP No 93 Tahun. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Djarum yang sejak tahun 1984 melaksanakan program Djarum Bakti Pendidikan. Jadi, CSR adalah pertanggungjawaban sosial yang wajib dijalankan dengan memberikan suatu manfaat kepada pihak lain yang berada di dalam dan sekitar perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya. 2. Perusahaan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku bila tidak menjalankan kewajiban itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) 2. Pertanggungjawaban tersebut biasanya dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. 1/Vol. H. 2023/No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT), sebagai salah satu aturan di Indonesia yang mengatur mengenai CSR yakni khususnya dalam Pasal 74, ternyata tidak cukup kuat untuk menjadi landasan terkait pelaksanaan CSR bagi suatu perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Undang-Undang No. ID, JAKARTA -- Hujan deras yang menyebabkan banjir bandang di New York City mencerminkan dampak nyata dari perubahan iklim. Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen. Abstrak Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas penggunaan, reproduksi, dan penyebaran karya ciptanya. Sehingga,. Menurut Suharto (2008), Undang- Undang CSR di Indonesia belum diikuti peraturan yang lebih detail. Undang-undang No. Undang-Undang No. 1. CSR tidak semata menjadi kewajiban sosial perusahaan, namun juga. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. ,M. Alasannya karena sudah diatur dalam perundang-undangan seperti undang-undang perseroan terbatas, undang-undang penanaman modal dan lainnya. Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. CSR yang relevan dengan posisi (visi dan misi) mereka sebagai dunia usaha. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. terhadap pelaksanaan CGC dan CSR dengan menganjurkan praktik tanggungjawab sosial Sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. Undang, Pada tahun 1989 undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi ditetapkan untuk mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi mengenai CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang No. Dalam pasal 66 ayat 2 butir c disebutkan secara tegas agar. 900,00 atau utang beragun paling sedikit AS$1. Membuka peluang pasar yang lebih besar karena CSR digunakan sebagai social marketing. Inilah bentuk insentif kepada pelaku usaha yang melaksanakan program CSR.